Strategi pengawasan keuangan otonomi khusus Bukit Intan yang efisien memegang peranan penting dalam memastikan keberlangsungan keuangan daerah tersebut. Otonomi khusus yang diberikan kepada daerah Bukit Intan menuntut adanya strategi yang tepat dalam mengawasi pengelolaan keuangan agar dapat mencapai efisiensi yang diinginkan.
Menurut Bambang Susantono, seorang pakar ekonomi, strategi pengawasan keuangan yang efisien harus didasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. “Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah akan membuka ruang untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran dan korupsi,” ujarnya.
Dalam konteks Bukit Intan, Bupati Siti Nurjanah juga menegaskan pentingnya strategi pengawasan keuangan otonomi khusus. “Kami telah mengimplementasikan berbagai strategi pengawasan yang efisien untuk memastikan setiap pengeluaran dan penerimaan keuangan daerah tercatat dengan baik,” katanya.
Salah satu strategi yang diterapkan adalah dengan meningkatkan peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan audit secara berkala terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan pendapat Ahmad Syarif, seorang ahli manajemen keuangan, yang menekankan pentingnya peran lembaga audit eksternal dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah.
Selain itu, penerapan teknologi informasi dalam pengawasan keuangan juga menjadi salah satu strategi efisien yang dapat diterapkan. Dengan adanya sistem informasi keuangan yang terintegrasi, proses pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.
Dengan adanya strategi pengawasan keuangan otonomi khusus Bukit Intan yang efisien, diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Semua pihak, baik pemerintah daerah maupun masyarakat, perlu bersinergi dalam menerapkan strategi ini guna mencapai tujuan bersama.