Salah satu tantangan utama dalam pengawasan APBD Bukit Intan adalah transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik. Menurut Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Budi Santoso, “Tantangan terbesar dalam pengawasan APBD adalah memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien dan sesuai dengan peruntukannya.”
Selain itu, solusi untuk mengatasi tantangan tersebut adalah dengan meningkatkan keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan APBD. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, “Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan APBD sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana publik.”
Namun, masih banyak hambatan yang harus dihadapi dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengawasan APBD Bukit Intan. Salah satu hambatan utama adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengawasan APBD. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI), hanya 30% dari responden yang memiliki pemahaman yang baik tentang pengawasan APBD.
Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar dari pemerintah daerah dan lembaga pengawas keuangan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengawasan APBD. Selain itu, perlu juga adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, lembaga pengawas keuangan, dan masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana publik.
Dengan adanya upaya yang lebih besar dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengawasan APBD Bukit Intan, diharapkan dapat mengurangi potensi terjadinya korupsi dan penyalahgunaan dana publik. Sebagaimana diungkapkan oleh Gubernur Bukit Intan, “Kami berkomitmen untuk menjadikan pengawasan APBD sebagai salah satu prioritas utama dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.”