Sebagai bagian dari upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengawasan keuangan di daerah otonomi khusus Bukit Intan, langkah-langkah penting perlu diperhatikan. Pengawasan keuangan yang baik akan membantu memastikan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan dana.
Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memastikan adanya mekanisme pengawasan yang efektif. Menurut Pakar Keuangan Publik, Budi Santoso, “Pengawasan keuangan yang efektif harus melibatkan berbagai pihak, termasuk auditor eksternal dan internal, serta lembaga pengawas keuangan lainnya.”
Langkah kedua adalah melakukan audit keuangan secara berkala. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Universitas Bukit Intan, disebutkan bahwa audit keuangan yang dilakukan secara berkala dapat membantu mendeteksi adanya potensi penyimpangan atau kekurangan dalam pengelolaan keuangan.
Langkah ketiga adalah melaksanakan pelatihan dan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait dengan pentingnya pengawasan keuangan. Menurut Kepala Biro Keuangan Bukit Intan, Ahmad Jaya, “Pelatihan dan sosialisasi akan membantu meningkatkan pemahaman pegawai terkait dengan prosedur pengawasan keuangan yang berlaku di daerah otonomi khusus ini.”
Langkah keempat adalah melibatkan masyarakat dalam pengawasan keuangan. Menurut aktivis anti-korupsi, Maya Dewi, “Masyarakat sebagai pemilik dana pajak perlu diberi akses untuk mengawasi penggunaan anggaran daerah, sehingga tercipta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.”
Langkah terakhir adalah melakukan evaluasi secara berkala terhadap mekanisme pengawasan keuangan yang telah diterapkan. Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Pengawas Keuangan, Andi Wijaya, “Evaluasi secara berkala akan membantu mengevaluasi efektivitas mekanisme pengawasan keuangan yang telah diterapkan, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan.”
Dengan melaksanakan langkah-langkah penting dalam pengawasan keuangan di daerah otonomi khusus Bukit Intan, diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Semua pihak perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan pengawasan keuangan yang baik guna mencegah terjadinya penyalahgunaan dana dan korupsi.